Saling Silang Sumber Dana Rp 621 Miliar: Gubernur Jabar Sebut Pajak, Kepala Bappeda Sebut BTT

Post Views: 191

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Muncul ketidaksinkronan informasi di internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait skema pelunasan utang pekerjaan penyedia jasa tahun 2025 senilai Rp 621 miliar.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Kepala Bappeda Jawa Barat, yang juga bernama Dedi Mulyadi, memberikan keterangan berbeda mengenai asal-usul uang yang akan digunakan untuk membayar para kontraktor tersebut.

Dua Versi Sumber Dana

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa anggaran sudah tersedia di kas daerah. “Sumber uang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang masuk setiap hari,” ujarnya dalam keterangan resmi Humas Jabar, Minggu (11/1).

Baca juga Gagal Bayar Rp621 Miliar: BPKP Sebut Manajemen Fiskal Pemprov Jabar “Rapuh” dan Lampu Kuning Kepemimpinan Gubernur

Beliau menekankan bahwa kesadaran pajak masyarakat menjadi kunci ketersediaan dana ini.
Namun, di sisi lain, Kepala Bappeda Jawa Barat menjelaskan mekanisme yang berbeda.

Menurutnya, pembayaran akan dilakukan melalui skema pergeseran anggaran dari tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2026, sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Audit Kualitas Pekerjaan

Gubernur Jabar memastikan pembayaran tidak akan dilakukan serampangan. Pemprov akan melakukan audit terlebih dahulu terhadap hasil pekerjaan di lapangan.

“Pekerjaan yang kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya,” tegas Gubernur.

Baca juga Ilegal dan Tanpa Izin, Wali Kota Bandung Pastikan Teras Cihampelas Segera Rata dengan Tanah!

Sorotan Transparansi Anggaran

Kebijakan penggunaan dana BTT ini memicu kritik tajam dari pengamat. Peneliti Seknas Fitra, Badiul Hadi, menilai penggunaan BTT untuk membayar utang rutin adalah preseden buruk dalam tata kelola fiskal.

“BTT seharusnya untuk bencana atau kondisi tak terprediksi, bukan penutup utang kegiatan yang sudah direncanakan. Ini berpotensi menjadi temuan BPK jika dipaksakan,” ujar Badiul.

Sumber : Pikiran Rakyat.com

Editor : Azi