KPK akan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN),

banner 468x60

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), khususnya terkait substansi bahwa direksi maupun komisaris dalam regulasi itu bukan penyelenggara negara.

“Perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

banner 336x280

Tessa menjelaskan bahwa kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan untuk meminimalkan, bahkan menghilangkan kebocoran anggaran.

Baca juga Wakil Walikota Bandung : Festival Tradisi Sunda sebagai Strategi membangun Karakter dan Daya Saing Kota

Selain itu, kata dia, kajian dibutuhkan agar KPK dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Sementara itu, dia menyatakan bahwa KPK merupakan pelaksana UU. Dengan demikian, penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi tidak boleh keluar dari aturan yang ada, termasuk mengenai direksi maupun komisaris BUMN dalam UU BUMN.

“Kalau memang saat ini bukan merupakan penyelenggara negara yang bisa ditangani oleh KPK, ya tentu KPK tidak bisa menangani,” jelasnya.

Baca juga Bupati Sukabumi Lepas Calon Haji Di Pusbangdai, Bupati “Luruskan Niat, Jaga Kesehatan Dan Jadilah Duta Yang Baik”

UU Nomor 1 Tahun 2025 merupakan peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan dan berlaku sejak 24 Februari 2025. UU tersebut mengubah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Pasal 9G dalam UU BUMN terbaru berbunyi: “anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.”

Di sisi lain, salah satu objek yang ditindak oleh KPK adalah penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 comments

  1. Đến với J88, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ cá cược chuyên nghiệp cùng hàng ngàn sự kiện khuyến mãi độc quyền.

  2. Khám phá thế giới giải trí trực tuyến đỉnh cao tại MM88, nơi mang đến những trải nghiệm cá cược thể thao và casino sống động.

  3. Zudem finden im Casino Enschede regelmäßig
    Pokerturniere statt. Die Spielbank in Enschede hat vor etwa 21 Jahren erstmals geöffnet und gilt
    unter Glücksspielern als quasi ikonische Einrichtung.
    Online-Casino Glücksspiel und Sportwetten Nachrichten aus Deutschland und der Welt.

    Blackjack bietet eine herausfordernde Erfahrung, bei der Spieler versuchen, die Bank zu
    schlagen, indem sie eine Hand näher an 21 als die Spielbank erhalten, ohne diese zu überschreiten. Von klassischen Walzen-Slots bis
    zu modernen Video-Spielautomaten, ist für jeden Geschmack etwas dabei.

    Das Holland Casino Enschede bietet eine breite Palette von Automatenspielen und großem Spiel,
    inklusive Poker. Der Hauptbahnhof Enschede bietet direkte Zugverbindungen aus vielen niederländischen Städten sowie aus Deutschland, was die Anreise mit dem Zug
    bequem macht. Zusätzlich bietet das Casino eine große Auswahl an modernen Spielautomaten, darunter elektronisches Bingo und
    Video Poker, die für stundenlange Unterhaltung sorgen.
    Enschede ist auch eine echte Studentenstadt mit einem pulsierenden Nachtleben. Neben unzähligen Kneipen und Terrassen finden Sie hier auch die Grolsch-Brauerei.
    Mehrmals in der Woche finden Märkte statt, und
    es gibt eine Vielzahl von Einrichtungsgeschäften.

    References:
    https://online-spielhallen.de/bruno-casino-aktionscode-ihr-schlussel-zu-besonderen-vorteilen/

  4. Most Australian casinos offer built-in tools like deposit limits and session reminders to support responsible gambling.
    Digital currencies like Bitcoin and Ethereum are gaining serious traction across Australian real
    money casinos. For Aussie players who stick around,
    VIP and loyalty schemes offer ongoing rewards that go beyond basic bonuses.
    These games offer a refreshing break from the norm, ideal for players who want to mix things up and explore a new kind of excitement beyond the standard tables and reels.
    That’s a big part of why real money casinos have
    surged in popularity across Australia and around the globe.

    This law isn’t there to make life hard for the average player, it’s there to stop illegal
    activities by companies offering gambling services. You can assured that
    there are no repercussions under Australian law for playing at an online casino.
    Our team has played and recommended 70+ pokies games at the last count.

    References:
    https://blackcoin.co/fastpay-casino-quick-secure-and-rewarding-gaming-experience/