Hasil Kajian Pembiayaan Pendidikan akan Tentukan Angka Ideal Biaya Pendidikan

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., berharap melalui kajian pembiayaan pendidikan, maka akan ditemukan angka ideal untuk biaya pendidikan di setiap jenjang di Kota Bandung.

Hal tersebut ia sampaikan pada Kajian Pembiayaan Pendidikan di Kota Bandung Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan di Hotel Horison, Bandung, Rabu, 12 Februari 2025.

“Kita berdiskusi terkait biaya operasional untuk siswa, ini menjadi PR bagi pemerintah Kota Bandung untuk menentukan angka yang cukup layak,” katanya.

Baca juga Paguyuban Jampang Tandang Makalangan Dampingi GNB Gelar Aksi Demonstrasi Depan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Ini Tuntutannya !

Iman menerangkan, sumber dana pendidikan berasal dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan PIP (Program Indonesia Pintar) dari pemerintah pusat. Ada alokasi untuk sebesar SD Rp450 ribu, SMP Rp750 ribu, dan SMA Rp1 juta.

“Kajian ini untuk menemukan angka yang cukup ideal, tentu objektif sifatnya. Nanti dikembalikan kepada kemampuan keuangan kita, terutama untuk sekolah swasta,” ujarnya.

Iman menambahkan, dengan mendorong sekolah swasta, maka dapat mengurangi dampak akibat kebijakan zonasi yang dinilai meresahkan masyarakat. Dengan demikian, warga Kota Bandung tidak selalu membataskan pilihan pada sekolah negeri ketika menyekolahkan anaknya.

“Kita berharap angka itu naik, biar kebijakan zonasi yang menjadi keresahan semua warga Kota Bandung ini setidaknya bisa terurai. Sehingga dari sekolah swasta bisa mendapatkan layanan yang cukup,” katanya.

Baca juga Koswara: Kota Bandung Kondusif Pasca Pilkada, Siap Hadapi Transisi Kepemimpinan

Iman menerangkan, dengan hal tersebut maka sekolah swasta juga akan terbantu. Sehingga tidak ada sekolah swasta maupun sekolah negeri yang kekurangan siswa.

“Kami dari DPRD memiliki komitmen untuk memperjuangkan karena pada prinsipnya ini untuk anak-anak kita. Jangan sampai usia lama sekolah kita di bawah kota dan kabupaten lain,” katanya.* (Rio/Humas)