KETUA UMUM BPKP: “PKL DISINGKIRKAN DEMI KAFE, INI POTRET KEZALIMAN DI METRO INDAH MALL BANDUNG”

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) angkat bicara keras menyikapi nasib pedagang kecil di kawasan Metro Indah Mall (MIM), Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung. Menurutnya, peristiwa ini bukan sekadar relokasi, tetapi pengusiran yang melukai rasa keadilan sosial.

“Ini bukan persoalan bisnis semata, ini persoalan kemanusiaan. Pedagang kecil yang sudah bertahan hidup hampir 20 tahun justru disingkirkan tanpa solusi manusiawi,” tegas Ketua Umum BPKP, Jumat (27/2/2026).

Di atas lahan seluas 7,3 hektare yang kini dipenuhi mall, hotel, dan ratusan ruko, dahulu terdapat 52 pedagang kecil. Mereka kemudian dikumpulkan manajemen di area parkir beratap. Seiring waktu dan pandemi, jumlahnya menyusut menjadi 11 pedagang, mayoritas warga pribumi RW 11 Sekejati, yang menggantungkan hidup untuk makan sehari-hari dan biaya sekolah anak.

Ironisnya, para pedagang ini justru diusir secara sepihak. Tidak ada musyawarah dengan pengurus PKL. Tidak ada solusi relokasi yang layak. Padahal selama ini mereka membayar iuran bulanan kepada manajemen, termasuk listrik dan air. Dalih pengusiran: areal akan dibangun kafe.

Baca juga Dana Rp400 Juta Menguap, BPKP Sentil DPKP Cimahi: “Ini Bukan Sekadar Lalai, Ini Dugaan Perbuatan Melawan Hukum!”

Upaya pengaduan telah ditempuh ke Dinas UMKM Kota Bandung di Kawaluyaan, namun dialihkan ke wilayah. Pihak kelurahan telah memanggil manajemen MIM, tetapi tidak membuahkan hasil. Hingga Jumat (27/2/2026), eksekusi dilakukan: areal PKL ditutup terpal, menutup akses dagang sekaligus harapan hidup mereka.

Yang lebih melukai rasa keadilan, di lokasi dan atap yang sama, berdiri sebuah rumah makan besar yang tidak tersentuh penertiban. Fakta ini menegaskan kesenjangan:
yang kecil disingkirkan, yang besar dibiarkan.

Dasar Aturan yang Diabaikan

Ketua Umum BPKP menegaskan, meski area berada di bawah pengelolaan mall, tetap tunduk pada aturan negara, di antaranya:

• PP No. 7 Tahun 2021
• PP No. 29 Tahun 2021
• UU No. 23 Tahun 2019
• Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2023

“Setiap pelayanan publik wajib bermitra dengan UMKM atau usaha nonformal minimal 30 persen. Di lahan 7,3 hektare, keberadaan 11 pedagang bukan ancaman, tapi simbol kemitraan yang seharusnya dilindungi,” ujar Ketua Umum BPKP.

Selain itu, ia menyoroti dugaan status lahan:
“Jika areal tersebut merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka pembangunan kafe patut dipertanyakan secara hukum. Ini harus diaudit secara terbuka oleh Pemkot Bandung.”

Baca juga Meski Di bulan Ramadhan, Pelaksanaan TMMD Ke-127 Kodim 0607/Kota Sukabumi Di Parakanlima Berjalan Lancar Dan Penuh Semangat

Seruan untuk Pemerintah dan DPRD

BPKP mendesak DPRD Kota Bandung, khususnya Komisi II, serta Wali Kota Bandung dan dinas terkait untuk turun langsung ke lapangan.

“Jangan ukur masalah dari sedikitnya jumlah pedagang, tapi dari hak hidup mereka. Mereka tidak mencuri, mereka berdagang secara jujur,” tegasnya.

Dalam situasi ekonomi yang sulit, rakyat kecil hanya punya satu sandaran: kehadiran negara yang melindungi, bukan membiarkan pengusaha besar bertindak tanpa empati dan tanpa musyawarah.

Pesan tegas Ketua Umum BPKP:
“Pembangunan boleh jalan, tapi kemanusiaan jangan ditinggalkan.
Kafe bisa berdiri, tapi perut rakyat jangan dikorbankan.”

(Her)