SKANDAL TRANSPARANSI! DOKUMEN UU BUMN TERBARU ‘HILANG’, MK DESAK PEMERINTAH SEGERA UNGGAH AGAR RAKYAT BISA AKSES HAK KONSTITUSIONAL

banner 468x60

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Mahkamah Konstitusi (MK) melayangkan teguran keras kepada pemerintah terkait transparansi dokumen hukum.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, secara gamblang meminta pemerintah untuk segera mengunggah dokumen resmi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru disahkan, agar masyarakat luas dapat mengaksesnya.

banner 336x280

Permintaan mendesak ini disampaikan Saldi Isra dalam sidang lanjutan uji materi UU BUMN di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin. Ironisnya, sidang tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej.

“Pak Eddy (sapaan Wakil Menteri Hukum), tolong segera di-upload (unggah) undang-undangnya. Kita sudah cari tiga hari ini, ini di mana ini barang kan sudah sejak lama disebutkan disahkan, tapi tidak muncul,” tegas Saldi, menunjukkan betapa sulitnya mendapatkan dokumen publik tersebut.

Baca juga DARURAT RADIASI CIKANDE: TAK CUKUP DEKONTAMINASI, KASUS CESIUM-137 RESMI NAIK TAHAP PENYIDIKAN!

Menurut Saldi, pengunggahan dokumen undang-undang segera setelah disahkan Presiden adalah kewajiban konstitusional.

Hal ini sangat krusial karena berhubungan langsung dengan hak konstitusional warga negara untuk mengetahui dan, jika merasa dirugikan, mengajukan uji materi.

“Begitu disahkan Presiden, itu kan harus dipublikasi untuk memenuhi tahapan terakhir dari pembentukan undang-undang. Jadi, tolong segera, ya, Prof. Eddy, agar orang-orang ini punya ruang juga kalau merasa ada hak konstitusional yang terlanggar, jadi segera mereka tunaikan juga,” ucapnya,

Baca juga “BANDUNG BUKAN MILIK OLIGARKI!” Ratusan Massa ‘Aliansi Bandung Melawan’ Desak Wali Kota Segera Buka ‘Police Line’ di Kebun Binatang Bandung, Tuntut Hormati Putusan MA dan Warisan Sejarah 9 Dekade

Menekankan pentingnya Akses publik demi tegaknya hukum.

Sebelum teguran keras ini, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa UU BUMN yang diuji materi oleh para pemohon (yaitu UU Nomor 1 Tahun 2025) telah diubah dan diganti dengan UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, yang disahkan setelah DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat atas UU BUMN pada 2 Oktober 2025.

Berdasarkan perubahan tersebut, pemerintah berdalih bahwa permohonan uji materi yang bergulir di MK (Perkara Nomor 38, 43, 44, 80/PUU-XXIII/2025) telah kehilangan objek.

“Pemerintah menyampaikan bahwa semua pasal yang dimohonkan oleh para pemohon mengalami perubahan dalam UU Perubahan Keempat UU Nomor 19 Tahun 2003 yang kemudian menjadi UU Nomor 16 Tahun 2025,” kata Eddy.

“Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kiranya juga Yang Mulia Ketua dan majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan bahwa dengan berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2025… maka permohonan perkara a quo (tersebut) menjadi kehilangan objek,” sambungnya.

Baca juga Perkuat Pemberdayaan Pemuda, Wakil Wali Kota Erwin Resmikan Youth Space Bandung Kulon

Meskipun pemerintah berpendapat permohonan kehilangan objek karena adanya UU baru, ketidaktersediaan dokumen UU Nomor 16 Tahun 2025 justru menghambat masyarakat dan MK untuk memastikan kebenaran klaim tersebut dan memicu pertanyaan besar soal transparansi dalam proses legislasi dan publikasi di Indonesia.

Sumber : Antara

banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 comments

  1. Đến với J88, bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ cá cược chuyên nghiệp cùng hàng ngàn sự kiện khuyến mãi độc quyền.

  2. Khám phá thế giới giải trí trực tuyến đỉnh cao tại MM88, nơi mang đến những trải nghiệm cá cược thể thao và casino sống động.

  3. N1 Interactive Ltd. gehört, die von der MGA, der Malta Gaming Authority,
    reguliert und lizenziert wird. Ihr Echtgeld-Casino
    bietet eine riesige Auswahl an Ein- und Auszahlungsmethoden. Ziel ist es,
    die Spielsucht einzudämmen und eine staatliche
    Aufsicht sowie Kontrolle der Glücksspielangebote im Internet zu
    ermöglichen Dritte in diesem Fall entweder Casinoanbieter
    sein oder dem Spiele nahe stehende Personen, wenn diese mit Hilfe von Dokumenten wie Kontoauszügen nachweisen können, dass der sucht gefährdendes Verhalten vorliegt.
    OASIS (“Online-Abfrage Spielerstatus“) steht im Kontext des Glücksspielstaatsvertrages 2021 (GlüStV 2021) in Deutschland für ein zentrales,
    casino übergreifendes Spielersperrsystem.
    Dadurch bietet die N1 Interactive Ltd MGA-Lizenz dem Spieler ein großes Maß an Sicherheit sowohl bei der
    Verwahrung des eingezahlten Geldes wie auch bei der Durchsetzung von gewonnen Wetten. Sie kann dem Spieler aber Unterstützung und kann
    die lizenzierten Casinos dazu zwingen, ordnungsgemäß gemachte Gewinne auszuzahlen.
    Die Casino der N1 Interactive Ltd Gruppe sind alle unter der Lizenz der Malta Gaming Authority (im folgenden Text als MGA abgekürzt) lizenziert.
    Schnelle Auszahlungen, eine große Sprachauswahl, viele Spiele und ein schneller Support zählten zu den Vorteilen dieses iGaming-Experten. 150% bis zu 1000 € oder 0.04 BTC + 100 Freispiele Das N1 Casino betreibt auch ein VIP-Club-Programm, das Spielern besondere
    Auszeichnungen und Vorteile beim Spielen bietet.
    Die Website bietet auch bis zu neun verschiedene Sprachoptionen für
    Sie. Blackjack ist derzeit eines der meistgespielten Casinospiele der
    Welt.

    References:
    https://online-spielhallen.de/1-go-casino-bonus-sicherheit-spiele-2025/