Rupiah Nyaris Rp17.000, Legislator PDI Perjuangan Desak BPKH Putar Otak Amankan Biaya Haji

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin, memberikan peringatan keras kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk segera mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global.

Ia menyoroti fluktuasi nilai tukar rupiah yang kian mengkhawatirkan dan berpotensi mengancam stabilitas pembiayaan ibadah haji Indonesia.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/1), Azis menegaskan bahwa kondisi geopolitik dunia yang kian memanas—mulai dari ketegangan di Venezuela, konflik berkepanjangan Rusia-Ukraina, hingga dinamika di wilayah Greenland—telah menciptakan efek domino terhadap ekonomi nasional.

“Kondisi geopolitik yang panas di belahan dunia lainnya tentunya harus diantisipasi karena berpengaruh langsung terhadap ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” ujar Azis.

Baca juga Gebrakan Humanis Wakil Bupati Kuningan, Terjang Pelosok Sagaranten di Hari Libur!

Ancaman Tiga Mata Uang

Legislator dari Dapil Jawa Barat III (Cianjur–Kota Bogor) ini mengungkapkan kekhawatirannya mengingat nilai tukar rupiah yang kini sudah merangkak naik mendekati angka Rp17.000 per dolar AS.

Menurutnya, skema pembayaran haji sangat rentan karena bergantung pada tiga mata uang sekaligus.

1. Rupiah (IDR): Digunakan untuk biaya lokal dan administrasi dalam negeri.
2. Riyal Arab Saudi (SAR): Digunakan untuk akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Tanah Suci.
3. Dolar AS (USD): Mata uang acuan global yang memengaruhi biaya penerbangan dan kontrak internasional lainnya.

“Penyelenggaraan haji menggunakan tiga mata uang: Rupiah, SAR, dan Dolar. Jika rupiah terus melemah, biaya riil di lapangan akan membengkak drastis,” tegas Azis.

Baca juga Senin Depan Di Jadwalkan, Hearing Dengan Dinas Dan DPR Daerah, Prihal Terkait Berikut Ini

Mitigasi Agar Jemaah Tak Tercekik
Azis mendesak pemerintah dan BPKH untuk segera menyiapkan langkah mitigasi yang konkret.

Ia tidak ingin pelemahan nilai tukar rupiah ini dibebankan langsung kepada jemaah haji dalam bentuk kenaikan biaya pelunasan yang memberatkan.

“Bagaimana mitigasi kita untuk menjaga nilai rupiah agar tidak menjadi beban bagi jemaah kita? Pemerintah harus punya strategi cadangan (buffer) atau instrumen lindung nilai (hedging) yang kuat untuk mengunci harga sebelum kurs semakin liar,” pungkasnya.

Sumber : Antara

Editor: Azi