Pengamat Kebijakan Publik Soroti Efisiensi Anggaran di SKPD untuk Cegah Korupsi

JURNAL TIPIKOR – Pengamat kebijakan publik, A. Tarmizi, mengemukakan kekhawatiran terhadap praktik ineffisiensi anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Hal tersebut disampaikan kepada Jurnal Tipikor, Sabtu. (8/2/2025)

Tarmizi menekankan urgensi pembenahan pengelolaan anggaran di level pemerintahan daerah.

“Diperlukan langkah-langkah konkrit untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran agar tidak menjadi ladang subur bagi praktik korupsi,” ujar Tarmizi. Berikut beberapa langkah strategis yang ia sarankan:

1. Peningkatan Transparansi : Pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dengan mempublikasikan laporan penggunaan anggaran secara rutin dan terperinci.

2. Penguatan Audit Internal : Memperkuat fungsi audit internal untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyelewengan anggaran. Audit rutin dan mendalam perlu diterapkan agar SKPD beroperasi sesuai dengan prinsip good governance.

Baca juga Anggota DPRD Wajo Tinjau Kesiapan RSUD Lamaddukelleng dalam Melaksanakan KRIS JKN

3. Pengembangan Kapasitas SDM : Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur di SKPD melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan tentang manajemen keuangan dan anti-korupsi.

4. Penggunaan Teknologi Informasi : Menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dalam manajemen keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan human error.

5. Partisipasi Publik : Memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan anggaran dan pelaksanaan proyek pemerintah melalui berbagai platform dan inisiatif komunitas.

Baca juga Satlantas Polres Sukabumi Tindak Tegas Ratusan Kendaraan Yang Terjaring Razia

Dengan merangkul pendekatan-pendekatan tersebut, Tarmizi optimis bahwa pengelolaan anggaran di tingkat daerah dapat lebih efisien dan bersih dari praktik korupsi. “Tindakan ini tidak hanya akan menghemat anggaran tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tambahnya.

Akhirnya, Tarmizi berharap agar pemerintah daerah bisa berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten demi tercapainya pemerintahan yang lebih baik dan bersih.

Ruang Terjadinya Korupsi

Menurut Tarmizi, mengenai ineffisiensi anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dugaan terjadinya praktik korupsi bisa mencakup beberapa aspek berikut:

1. Perencanaan Anggaran yang Buruk : Banyak SKPD yang tidak melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum menetapkan anggaran. Hal ini sering kali mengarah pada pengeluaran yang tidak tepat dan sisa anggaran yang tidak terserap dengan baik.

2. Pengeluaran yang Tidak Transparan :  Jika laporan pengeluaran tidak diakses publik atau tidak memiliki akuntabilitas yang jelas, ini dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi. Data yang tidak transparan memudahkan penyalahgunaan dana.

3. Proses Pengadaan yang Tidak Adil : Prosedur lelang dan pengadaan barang/jasa yang tidak transparan atau tidak sesuai peraturan dapat memfasilitasi praktik kolusi di antara pihak-pihak tertentu sehingga anggaran tidak digunakan secara efektif.

4. Kualitas SDM yang Rendah : Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen anggaran di tingkat SKPD sering kali mengakibatkan pengelolaan anggaran yang buruk dan risiko penyalahgunaan.

5. Monitoring dan Evaluasi yang Lemah : Kurangnya pengawasan dalam penggunaan anggaran dapat menyebabkan pemborosan dan penggelapan dana. Monitoring secara berkala penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana.

Baca juga KPK Buka Opsi Panggil Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno dan politikus Ahmad Ali

Langkah-langkah yang Dapat Ditempuh:
– Peningkatan Transparansi : Menggunakan platform digital untuk mempublikasikan laporan penggunaan anggaran dan hasil audit.
– Pelatihan SDM : Meningkatkan kapasitas SDM di SKPD untuk menghasilkan pengelolaan anggaran yang lebih baik.
– Perbaikan Proses Pengadaan : Mengimplementasikan sistem pengadaan yang lebih transparan dan adil dengan pengawasan yang ketat.
– Audit Internal dan Eksternal : Melakukan audit secara rutin untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.(Red)