Dirwaster BPKP Provinsi Riau : Kursi Empuk Dirut BSP bisa jadi Berisi Bara Api bagi Bupati,Saya berhap Ibu Bupati:” Berhati-hatilah, dan Teliti sebelum tentukan Pilihan

Pekanbaru, JURNAL TIPIKOR— PT Bumi Siak Pusako (BSP), salah satu BUMD pengelola ladang minyak, secara resmi mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama Iskandar, yang berlaku sejak minggu lalu.

Manajemen BSP menunjuk General Manager (GM) Raihan sebagai pengganti sementara untuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan lancar.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari manajemen BSP terkait alasan di balik pengunduran diri Iskandar.

Baca juga Soal Mundurnya Dirut PT Bumi Siak Pusakaa, Dirwaster BPKP Riau : Jangan Recokin Bupati dengan segala kepentingan Pribadi dan kelompok

Keputusan ini kembali memicu spekulasi terkait bursa calon Direktur Utama permanen. Pergantian ini terjadi tak lama setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 30 Juni 2025, yang juga menyetujui pengunduran diri Komisaris Hendrisan dan menunjuk H. Heriyanto sebagai penggantinya.

BPKP Ingatkan Agar Jabatan Dirut Profesional

Menanggapi dinamika ini, Direktur Pengawas Teritorial Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Provinsi Riau, Farizal, S.E., mengingatkan agar penentuan Direktur Utama BSP tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu.

“Jabatan Dirut PT BSP bukan jabatan politis, melainkan jabatan profesional. Kandidat harus ahli di bidang pengeboran minyak bumi, berpengalaman dalam manajemen kilang, dan punya rekam jejak meyakinkan,” tegas Farizal.

Ia juga menambahkan bahwa pergantian ini seharusnya menjadi momentum untuk perombakan manajemen internal BSP secara menyeluruh.

Baca juga Mensesneg: Isu Reshuffle Kabinet untuk Singkirkan Menteri Era Jokowi Tidak Benar

Sorotan Terhadap Praktik Nepotisme di Internal BSP

Farizal juga menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam tubuh PT BSP, seperti penunjukan kerabat pada posisi strategis dan adanya oknum pegawai yang terlibat dalam proyek untuk mengambil komisi.

Ia mendesak evaluasi kinerja dan penertiban pegawai “titipan” yang tidak memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas.
Menurutnya, jika PT BSP ingin profit, budaya kerja harus diubah menjadi lebih profesional dan berorientasi pada bisnis.

“Mulai dari jajaran teratas sampai level terbawah harus bermental entrepreneurship dan business oriented,” ujarnya.

Reputasi Bupati Siak di Ujung Tanduk
Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemerintah Kabupaten Siak (72,29%) memiliki tanggung jawab besar.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Ajak Generasi Muda Bijak Bermedia dan Tangkal Hoaks

Farizal mengingatkan Bupati Siak untuk tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak yang ingin menempatkan kerabat tanpa kompetensi.

“Jika salah mengambil keputusan, rakyat akan menyalahkan langsung Bupati. Reputasi politik Ibu Bupati bisa runtuh karena dianggap gagal membenahi PT BSP,” tutup Farizal.

Ia menekankan pentingnya memberikan keleluasaan kepada Bupati untuk membuat keputusan terbaik tanpa intervensi.

(Tim)