Kabupaten Buru Provinsi Maluku menerima Dana Desa 2025 sebesar Rp72.914.860.000 (Rp72,91 miliar) dari pemerintah pusat untuk 82 desa

Ambon, JURNAL TIPIKOR – Kabupaten Buru Provinsi Maluku menerima Dana Desa 2025 sebesar Rp72.914.860.000 (Rp72,91 miliar) dari pemerintah pusat untuk 82 desa di daerah itu.

“Dana tersebut diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,” kata Pj Bupati Buru Syarif Hidayat dalam keterangan di Ambon, Maluku, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa besaran alokasi dana untuk setiap desa berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Baca juga KPK Optimistis Hasto Kristiyanto akan Bersikap Kooperatif

Selain itu, pada 2025 ini, pemerintah menetapkan sebanyak 20 persen dari Dana Desa dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan RI, Desa Namlea menjadi desa yang menerima alokasi dana terbesar yaitu sebesar Rp2,1 miliar.

Beberapa desa dengan anggaran lebih dari Rp1 miliar yakni Desa Karang Jaya, Desa Air Buaya, Desa Bara, Desa Waenetat, Desa Waplau, Desa Ilath, Desa Waemorat, Desa Namlea Ilath, Desa Wanakarta, Desa Nafrua, dan Desa Waelo.

Baca juga KPK Bantah ada pihak Internal Bocorkan OTT terhadap Harun Masiku pada tahun 2019

Kemudian, Desa Waetina, Desa Wamlana, Desa Waspait, Desa Waelana-lana, Desa Waemite, Desa Raheriat dan Desa Jikumerasa.

Sementara itu, alokasi dana terkecil diterima oleh Desa Samalagi dengan jumlah Rp618 juta.

Syarif Hidayat mengingatkan kepada para perangkat desa untuk menggunakan Dana Desa sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat.

“Gunakanlah Dana Desa secara baik dan akuntabel dan jangan sampai saudara terjebak dalam praktik-praktik penyimpangan pengelolaan Dana Desa,” katanya.

Baca juga Ketua DPD RI : Wacana dan Kajian Pengusulan Capres Independen Perlu diwacanakan oleh para Akademisi dan Pembuat Undang-undang

Ia juga meminta para Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) untuk melaksanakan semua amanat dan perintah dengan penuh loyalitas yang tinggi, sebab agenda untuk menyelesaikan agenda pemilihan KPN sesuai waktu yang ditentukan akan menjadi warisan yang baik bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten.

“Kita harus dapat memanfaatkan alokasi DD dengan baik, semua itu semata-mata sebagai kesejahteraan desa, guna mendukung kemajuan daerah,” ujarnya.(Antara)